ANALISIS KINERJA PEGAWAI BERDASARKAN KEBIJAKAN REMUNERASI PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Abstract

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimanakah evaluasi kinerja pegawai negeri sipil di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunungkidul terkait dengan kebijakan remunerasi dan apa saja hambatan - hambatan yang muncul dalam optimalisasi sistem penilaian kinerja pegawai negeri sipil di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunungkidul terkait kebijakan remunerasi dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan mengidentifikasikan optimalisasi sistem penilaian kinerja pegawai negeri sipil di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunungkidul terkait kebijakan remunerasi dan menganalisis hambatan-hambatan dalam optimalisasi sistem penilaian kinerja pegawai negeri sipil terkait kebijakan remunerasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunungkidul dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode Deskriptif Kualitatif. Lokasi penelitiannya berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunungkidul dengan alasan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunungkidul merupakan salah satu Lembaga yang dibawahi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dimana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan salah satu kementerian yang menjalankan Reformasi Birokrasi, sehingga diharapkan dapat ditemukannya data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah Jenis data primer, adalah data dan informasi yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan, dan jenis data sekunder, Studi kepustakaan yang diperoleh dari dokumentasi di lokasi penelitian, perpustakaan, serta hasil penelusuran di internet. Teknik pengumpulan data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara dengan Kepala Sub Bagian Kepegawaian Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunungkidulserta pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Optimalisasi Sistem Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Terkait Kebijakan Remunerasi merupakan suatu permasalah yang muncul dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang sedang dijalankan berbagai kementerian, salah satu kementerian yang melaksanakannya adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan perbaikan struktur dan sistem intern didalam suatu lembaga dimana agar sesuai dengan prinsip good governance yang menjadi salah satu tujuan dalam pembangunan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam pelaksanaan pembangunan nasional tersebut sangat bergantung kepada kesempurnaan aparatur negara dalam rangka peningkatan mutu aparatur pemerintah serta dapat memperbaiki struktur intern dalam suatu lembaga agar dapat berjalan dengan baik. Salah satu program pemerintah dalam memperbaiki struktur intern dalam lembaga aparatur negara sesuai dengan pelaksanaan reformasi birokrasi adalah dengan mewujudkan strategi peningkatan kinerja pegawai negeri sipil sebagai sumber daya manusia dalam aparatur negara, tolok ukur peningkatan kinerja pegawai telah ditentukan dengan sistem penilaian kinerja  pegawai berdasarkan satuan    kinerja pegawai sangat diperlukan dalam pelaksanaan perbaikan intern lembaga dalam rangka reformasi birokrasi. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunungkidul merupakan salah satu lembaga yang bertanggung jawab melaksanakan reformasi birokrasi melalui sistem pemasyarakatan dibawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan diberikannya remunerasi, yaitu berupa tunjangan kinerja yang dimaksudkan agar menjadi motivasi dalam meningkatkan kinerja pegawai negeri sipil dan berdasarkan sistem penilaian kinerja pegawai sehingga pemberian remunerasi antar orang - perorangan dapat dikatakan berbeda sesuai dengan penilain maupun kinerja yang telah dilakukan, namun secara keseluruhan pemberian remunerasi sangat tergantung kepada sistem penilaian kinerja pegawai yang terdiri dari 60 % sasaran kinerja pegawai dan 40 % perilaku kerja. Dalam Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada bulan September 2014 telah ditetapkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Sehingga dalam pelaksanaan pemberian remunerasi tersebut harus tepat sasaran dan sesuai dengan prinsip yang telah ditetapkan dengan perlunya optimalisasi terhadap sistem penilaian kinerja pegawai negeri sipil agar reformasi birokrasi aparatur pemerintah pun berjalan dengan baik.

Issues raised in this research is How the optimization of the performance appraisal system of civil servants in Class IIB Gunungkidul Prison and How the impact of remuneration to optimize the performance appraisal system of civil servants in Class IIB Gunungkidul Prison. The purpose of this study to describe and identify the optimization of the performance appraisal system of civil servants in Class IIB Gunungkidul Prison and the impact of remuneration to the optimization of the performance appraisal system of civil servants in Class IIB Gunungkidul Prison also  the problem of this subject research and the solution that Class IIB Gunungkidul Prison 3 did. The approach used in this paper is Juridical Empirical methods. Research locations are in Class IIB Gunungkidul prison on the grounds that the Class IIB Gunungkidul Prison is one of the institutions supervised by the Ministry of Justice and Human Rights, which the Ministry of Justice and Human Rights is one of the ministries that run Reforms, which is expected to discovery data related to the issues raised. Types and sources of data in this research is the primary data type, is the data and information obtained directly from the results of research in the field, and the type of secondary data obtained from the literature study documentation in the study area, library, as well as search results on the Internet. The technique of collecting data obtained in this study is to interview with the Head of Sub Division Officer Class IIB Gunungkidul Prison and the part relating to the issues to be investigated. Implementation of Reforms an improved structure and internal systems within an institution in which to complete with the principles of good governance which became one of the goals in the national development of the Republic of Indonesia, in the implementation of national development is highly dependent on the perfection of the state apparatus in order to improve the quality of government officials and can improve the internal structure of the institution in order to run properly. One of the government programs to improve the internal structure of the institutions of the state apparatus in accordance with the implementation of bureaucratic reform is to realize the strategy of improving performance of civil servants as human resources in the state, appraisal system based on units of employee performance is needed in the implementation of internal improvement of institutions in order to bureaucracy reform. Class IIB Gunungkidul Prison is one of the responsible for carrying out bureaucratic reform through the correctional system under the auspices of the Ministry of Justice and Human Rights with the granting of remuneration, in the form of the performance benefits that are intended to be a motivation to improve the performance of civil servants and is based on the performance    appraisal system employees so that remuneration between people to be different according to the assessment and performance that has been done, but the overall remuneration is dependent upon the employee's performance appraisal system which consists of a 60% target employee performance and 40% work behavior. In the Ministry of Justice and Human Rights in September 2014 Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 22 of 2014 on the Implementation Provision For Employee Benefit Performance in the Ministry of Justice and Human Right in the implementation of the remuneration to be right on target and in accordance with the principle of which has been determined by the need to optimize the system performance assessment of civil servants in order to reform the bureaucratic apparatus of government was going well.