AKUNTABILITAS PUBLIK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT) DI PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DOI:
https://doi.org/10.32477/jrm.v6i2.22Keywords:
Public Accountability, E-ProcurementAbstract
E-Procurement has animportant role in the implementation of development. Although the e-Procurement in the regional government of the special region of Yogyakarta has been done, however, it is often an instrument that is theoretically good, but in its implementation still has weaknesses and obstacles.The aim of this research is to analyze public accountability of e-Procurement. The instrument that used in this study is accountability dimensions of Koppell and the principles of procurement of goods or services are based on Presidential Regulation Number 16 of 2018. The object of this research is the e-Procurement in the LPSE and ULP Units in the regional government of the special region of Yogyakarta. This study uses a qualitative approach. The research data was obtained through interviews and documentation studies. The results of the study indicate that the implementation of e-Procurement in the regional government of the special region of Yogyakarta has implemented the principle of effective efficiency and open competition and non-discriminatory. The achievement of public accountability in the implementation of e-Procurement in the regional government of the special region of Yogyakarta in general has also been going well.
References
Andriani, W., et. al. (2015), “Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Politeknik Negeri Padang”, Jurnal Akuntansi & Manajemen, Vol 10. No. 2 Desember 2015.
Dewi, K., D., et. al. (2018), “Efektivitas Dan Efisiensi E-Procurement Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Di Kabupaten Magelang”, Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara (JMAN), Vol. 02 No. 01, Mei 2018.
Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor 83 tahun 2009 tentang Pembentukan Tugas Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Kumorotomo, W. (2005), Etika Administrasi Negara. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
Moeloeng Lexy J. (2010), Metode Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
Peraturan Daerah Istimewa, Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor 27 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor 49 Tahun 2012 tentang Pembentukan Gugus Tugas Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor 48 Tahun 2016 tentang Unit Layanan Pengadaan.
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI, Nomor 14 tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.
Peraturan Presiden, Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Peraturan Presiden, Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Wicaksono, K. W. (2015), “Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik”, JKAP, 19(1) :3-12.
