PENGARUH RASIO EFEKTIVITAS PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DI PROVINSI DIY
DOI:
https://doi.org/10.32477/jkb.v24i1.156Abstract
This research aim to reveal the influence of local own revenue effectivity ratio, general allocation fund, and special allocation fund to the local financial independence level on districts and city in Daerah Istimewa Yogyakarta. The method of this research is cauvative research design. Budget realization report from each districs and city in Daerah Istimewa Yogyakarta as population from the year 2010 to 2014. Techniques of data analysis using multiple linear regression. The Partial result show that local own revenue effectivity ratio did not significantly effect on the local financial independence level. While, general allocation fund, and special allocation fund impact negative significantly effect on the local financial independence level. The Simultaneously result show that local own revenue effectivity ratio, general allocation fund, and special allocation fund impact positive significantly to the local financial independence level.
References
Bastian, Indra (2006), Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar, Jakarta: Salemba Empat.
Halim, Abdul (2001), Bunga Rampai: Manajemen Keuangan Daerah, Edisi Pertama, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
Halim, Abdul (2007), Akuntansi Keuangan Daerah-Akuntansi Sektor Publik, Edisi Ketiga, Jakarta: Salemba Empat.
Halim, Abdul & Muhammad Syam Kusufi (2014), Akuntansi Keuangan Daerah-Akuntansi Sektor Publik, Jakarta: Salemba Empat.
Mardiasmo (2002),Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta: Penerbit Andi.
Marizka, Reza (2013), “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat (Tahun 2006-2011)”. Artikel Ilmiah. Universitas Negeri Padang Fakultas Ekonomi..
Noordiawan, Deddi dan Noordiawan, Hertanti (2010), Akuntansi Sektor Publik, Edisi 2, Jakarta: Salemba Empat.
Republik Indonesia, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Jakarta.
________, Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.Jakarta.
________, Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja.Jakarta.
________, Peraturan Menteri Dalam Negeri no.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta.
________, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.Jakarta.
________, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Jakarta.
Sugiyono (2010), Metode Penelitian Bisnis, Bandung: Alfabeta.
Susantih dan Saftiana (2008), “Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Propinsi Se-Sumatera Bagian Selatan”, Tesis PPS UNSRI, Sumatera Selatan.
Wiyono, Gendro (2011), Merancang Penelitian Bisnis dengan alat analis SPSS 17.0 & SmartPLS 2.0, Yogyakarta : STIM YKPN.
www.yogya.bpk.co.id
www.dpjk.depkeu.go.id
