PERENCANAAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA BAGI PENGELOLA KEUANGAN PERGURUAN TINGGI NEGERI DALAM MENDUKUNG EFISIENSI BELANJA DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA

Zulkfili Zulkfili

doi:10.32477/jpm.v4i2.1483

Authors

Zulkfili Zulkfili Prodi Akuntansi, STIE Widya Wiwaha, Yogyakarta, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.32477/jpm.v4i2.1483

Keywords:

Penganggaran Berbasis Kinerja, Perguruan Tinggi Negeri, Efisiensi Belanja, Akuntabilitas Kinerja, Rencana Kerja Dan Anggaran.

Abstract

Pengelolaan keuangan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dituntut menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas melalui penganggaran berbasis kinerja (Performance-Based Budgeting). Namun, dalam praktiknya masih dijumpai berbagai kendala, antara lain belum optimalnya penyusunan indikator kinerja, keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran, serta kemampuan pengelola keuangan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) berbasis hasil. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan kompetensi pengelola keuangan PTN dalam menyusun perencanaan penganggaran berbasis kinerja guna mendukung efisiensi belanja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Kegiatan dilaksanakan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) pada 8–9 Juli 2026 di Yogyakarta dengan melibatkan 8 peserta yang berasal dari unsur pengelola keuangan, pejabat perencana, pejabat pembuat komitmen, bendahara, pimpinan unit kerja, dan tenaga kependidikan PTN. Metode pelaksanaan meliputi penyampaian materi, diskusi interaktif, studi kasus, simulasi penyusunan indikator SMART, penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), penyusunan RKA berbasis kinerja, serta evaluasi melalui pre-test dan post-test. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan kompetensi peserta yang ditandai dengan kenaikan nilai rata-rata pre-test dari 58,0 menjadi 87,3 pada post-test, atau meningkat sebesar sekitar 50,5%. Selain itu, tingkat ketercapaian sasaran kegiatan menunjukkan kehadiran peserta sebesar 96%, kemampuan menyusun indikator SMART mencapai 91%, kemampuan menyusun RKA berbasis kinerja sebesar 89%, partisipasi diskusi mencapai 97%, dan tingkat kepuasan peserta sebesar 94%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa bimbingan teknis mampu meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta dalam menerapkan penganggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian output dan outcome. Kegiatan ini diharapkan dapat mendukung penguatan tata kelola keuangan PTN, meningkatkan efisiensi belanja, serta memperkuat akuntabilitas kinerja sesuai prinsip good governance.

References

Bastian, I. (2010). Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar (Edisi ke-3). Jakarta: Erlangga.

Bovens, M. (2007). Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework. European Law Journal, 13(4), 447–468. https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). Modul Penganggaran Berbasis Kinerja (Performance-Based Budgeting). Jakarta: Direktorat Jenderal Anggaran.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.(2021). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2020). Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri. Jakarta: Kemendikbudristek.

Kirkpatrick, J. D., & Kirkpatrick, W. K. (2021). Kirkpatrick's Four Levels of Training Evaluation. Alexandria, VA: ATD Press.

Knowles, M. S., Holton, E. F., & Swanson, R. A. (2020). The Adult Learner: The Definitive Classic in Adult Education and Human Resource Development (9th ed.). New York: Routledge.

Mahmudi. (2019). Manajemen Kinerja Sektor Publik (Edisi Revisi). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mardiasmo. (2021). Akuntansi Sektor Publik (Edisi Terbaru). Yogyakarta: Penerbit Andi.

OECD. (2007). Performance Budgeting in OECD Countries. Paris: OECD Publishing.

OECD. (2017). Trust and Public Policy: How Better Governance Can Help Rebuild Public Trust. Paris: OECD Publishing.

OECD. (2019). OECD Best Practices for Performance Budgeting. Paris: OECD Publishing.

Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47.

Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5.

Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158.

Republik Indonesia. (2014). Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Republik Indonesia. (2021). PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Robinson, M., & Last, D. (2009). A Basic Model of Performance-Based Budgeting. IMF Technical Notes and Manuals (TNM/09/01). Washington, DC: International Monetary Fund.