PENGARUH PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH, AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH PADA KABUPATEN MAGELANG
DOI:
https://doi.org/10.32477/jrabi.v2i1.419Keywords:
Supervision, Accountability, Transparency, PerformanceAbstract
This study aims to determine moderating effect of local finance supervision, local finance management accountability and local finance manajemen transparency on local government performance on Magelang Regency. The population in this study chairman, secretary the accounting/financial administration departemen staff (SKPD) in Magelang Regency, such as 31 Regional Work Unit with criteria have a minimum term of one year. This study used 98 people as respondents. The data were collected by using questionnairies. The analitycal method used in this research is descriptive quatitative analysis method. The data analysis was done by using multiple linear regression tests with testing t at a significance level of 5%. The results showed that, simultaneously at variabel the local finance supervision, accountability and transparency in the finance management have a signifinact effect on the Local Government of Magelang Regency performance. From the result simultaneous test (F Test). Partially showed the results of the supervision of the local fiance has a significant effect on the Local Government of Magelang Regency performance. Accountability in the finance management and transparency in the finance management not has a significant effect on the Local Government of Magelang Regency performance. As evidenced from the result partial test (t Test).
References
Binawati, Enita. (2015). Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dan Akuntabilitas Sektor Publik Studi pada Pemerintah DIY. WAHANA Volume 18, No. 1, Februari 2015.
Cooper, Donald R, Pamela S Schindler. 2017. Metode Penelitian Bisnis. Jakarta. Salemba Empat.
Halim, Abdul. 2002. Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat : Jakarta
Halim, A. dan Iqbal M., 2012. Pengelolaan Keuangan Daerah. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
Halim, Abdul dan M. Syam Kusufi. 2013. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
Http://beritamagelang.id/pemkab-magelang-raih-predikat-wajar-tanpapengecualian.html. Diakses pada 01 februari 2020 Jam 09:17.
Krina P, Loina Lalolo. 2003. Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntablitas, Transparansi dan Partisipasi. Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Bappenas.
Mahmudi. 2007. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Mardiasmo.2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta : Penerbit ANDI.
Purnama, Fifit dan Nadirsyah. (2016). Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol. 1, No. 2, (2016) Halaman 01-15
Republik Indonesia. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) Nomor: PER/09/M. PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum dan Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
Riswanto, Natak. (2016). Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember. Artikel Ilmiah Mahasiswa.
Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Bandung: ALFABETA.
Susliyanti, Eni Dwi. (2017). Transparansi dan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul Tahun 2015). WAHANA Volume 20, No. 1, Februari 2017.
Sugiarto. (2017b). Metodologi Penelitian Bisnis. (Yeshkha, Ed.) (1st ed.). Yogyakarta: Penerbit ANDI (Anggota IKAPI).
Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
