UPAYA PENINGKATAN PENERIMAAN RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KEBUMEN

Abstract

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut ( PRL) KKP, (2023) bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Terbentang dari Sabang hingga Merauke, Indonesia memiliki 17.499 pulau dengan luas total wilayah Indonesia sekitar 7,81 juta km2. Kabupaten Kebumen merupakan Kabupaten yang mempunyai kekayaan sumber daya alam perikanan dan kelautannya yang cukup potensial, tapi belum dimanfaatkan secara optimal. Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah di Kabupaten Kebumen menurut Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah “Daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut” dan Pasal 18 Ayat (3) yang berbunyi “Kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Jenis penelitian di laksanakan adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah (Fadli, M. R. 2021). Retribusi merupakan sumber pendapatan yang paling memungkinkan untuk dikembangkan sesuai dengan kreativitas pemerintah daerah masing-masing, karena memperoleh kebebasan dalam memungut retribusi. Kebebasan ini dalam artian bahwa karena lapangan retribusi daerah berhubungan dengan pengganti jasa/fasilitas yang diberikan oleh daerah, maka pemungutan retribusi dapat dilakukan beberapa kali sepanjang wajib retribusi masih memanfaatkan jasa yang disediakan. Sedangkan retribusi tempat pelelangan Ikan juga sudah di atur dalam perda.Upaya pemerintah daerah dalam mengupayakan peningkatan penerimaan retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Kebumen, khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen dalam pengelolaan tempat pelelangan ikan sudah cukup baik karena dalam pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan sudah di atur dalam Perda Nomor 20 tahun 2010 walaupun dalam pelaksanaanya masih terkendala masalah KPLI, namun sudah dapat di atasi dengan menyediakan dana Bergulir keterlambatan pembayaran lelang ikan sesuai Peraturan Bupati Kebumen Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Dana Bergulir Keterlambatan pembayaran Lelang ikan di Kabupaten Kebumen. Kondisi gelombang laut pantai selatan yang relatif tinggi mengganggu operasional pengembangan usaha penangkapan skala besar terutama kesulitan bagi masuk dan keluarnya perahu-perahu yang akan masuk dan keluar PPI pada saat musim surut.