EVALUASI PROGRAM DIKLAT PADA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2010
DOI:
https://doi.org/10.32477/jrm.v1i1.117Keywords:
evaluasi, program diklat, tujuan programAbstract
Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji dan memahami tentang pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan, memberikan informasi tentang kendala-kendala yang dialami dalam pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan, mengkaji dan memberikan informasi upayaupaya ditempuh untuk mengatasi kendala pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan di Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.Penelitian ini dilakukan di Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil Penelitian menunjukkan adanya kendala-kendala dalam pelaksanaan Program Pendidikan dan Pelatihan di Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu : kurang optimalnya dukungan internal (SDM, Widyaiswara, sarana prasarana, modul/kurikulum) Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan serta sinkronisasi dan koordinasi lintas sektor yang belum sesuai dalam pelaksanaan dan pasca diklat. Sedang upaya-upaya dalam mengatasi kendala kendala adalah : menyelenggarakan Forum Komunikasi Kediklatan dengan SKPD-SKPD baik Provinsi maupun Kabupaten / Kota, menyelenggarakan kegiatan workshop/semiloka agar komitmen terhadap peningkatan kompetensi PNS dilingkungannya, menginformasikan secara intensif tentang penyelenggaraan diklat kepada SKPD-SKPD, melaksanakan perencanaan sesuai dengan Analisa Kebutuhan Diklat (AKD), mengembangkan Jaringan Widyaiswara se DIY dengan Perguruan Tinggi dan praktisi. Secara skematis Evaluasi Program Diklat di Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta digambarkan dalam Matriks SWOT-Klasik dan dapat dihasilkan rekomendasi dalam upaya peningkatan dan pengembangan pendidkan dan pelatihan lebih lanjut untuk masa yang akan datang, sebagai berikut : Penyelenggaraan diklat mulai dari pra diklat, in diklat sampai pada pasca diklat sebaiknya diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta secara keseluruhan, evaluasi penyelenggaraan selain dengan bentuk blanko sebaiknya disertai dengan tatap muka secara langsung dengan peserta Pendidikan dan Pelatihan diakhir kegiatan, prasarana yang belum memadai sebaiknya segera dilengkapi, perlu upaya pemberian kesempatan bagi pegawai untuk meneruskan tingkat pendidikannya, terutama pendidikan formal umum dan kedinasan, perlu lebih banyak mengirimkan Widyaiswara untuk pendidikan dan pelatihan TOT pelajaran sehingga Widyaiswara mempunyai spesialisasi dan perlu menyelenggarakan/mengirimkan pendidikan dan pelatihan TOC dan MOT untuk staf Badan Diklat.
References
Agustinus Sri Wahyudi (1996), Manajemen Strategik: Pengantar Proses Berpikir Strategik, Jakarta: Binarupa Aksara.
Departemen Dalam Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Jakarta, 2008.
Departemen Dalam Negeri , Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan Dan Pelat ihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, Jakarta, 2008.
Departemen Dalam Negeri , Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, Jakarta, 2000.
Departemen Dalam Negeri , Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Jakarta, 2008.
Djarwanto PS & Pangestu Subagyo, Statistik Induktif, Edisi Kelima, Cetakan Kedelapan, Yogyakarta: BPFE UGM.
George Bhlancer, Scott Snell, Arthur Sherman. (2001), Managing Human Resources. USA: South Western College Publishing.
Gubernur DIY, Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Diklat Provinsi DIY, Yogyakarta, 2004.
Hamalik Oemar (2000), Kurikulum dan Pembelajaran, Jakarta: PT. Budi Aksara.
Hardiyatmoko (2006), Analisa Implementasi Multi Peran Manajemen Sumber Daya Manusia Pada Badan Diklat Provinsi DIY, Yogyakarta.
Heidjrachman Ranupandojo dan Suad Husnan (1993), Manajemen Personalia, Edisi Ketiga, Cetakan Pertama, Yogyakarta: BPFE UGM.
Indriantoro, Supomo (2002), Metedologi Penelitian Bisnis, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Yogyakarta: BPFE.
J.M. Juran (1995), Merancang Mutu, Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo.
Jay Heizer and Barry Render (2001), Operations Management, Internasional Edition.
John Suprihanto (1999), Manajemen Personalia. Edisi Keempat, Yogyakarta: BPFE.
Kedaulatan Rakyat (2010), Kinerja PNS Memprihatinkan, 23 Oktober 2010.
Kepala LAN (2001), Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara RI Nomor : 193/XIII/ 10/6/2001 tentang Pedoman Umum Pendidikan Dan Pelat ihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, Jakarta.
Kepala LAN (2001), Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara RI Nomor : 194/XIII/ 10/6/2001 tentang Pedoman Akreditasi dan Sertifikasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil, Jakarta.
Kompas (2010), 37 PNS Bolos Tak Naik Pangkat, 21 Oktober.
Lilik Andi Aryanto (2006), Analisis Sistem Evaluasi Dan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pada Badan Diklat Provinsi DIY, Yogyakarta.
M. Manullang (1991), Dasar-dasar Manajemen. Edisi Revisi, Cetakan Keenam, Jakarta: Ghalia Indonesia.
Mangkunegara (2003), Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Tujuh, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Muh. As’ad (2003), Psikologi Industri, Cetakan Pertama, Jakarta: Karunika.
Muhammad Ali (1985), Pendidikan Prosedur dan Strategi, Bandung: Angkasa.
Nadler, Leonard & Wiggs dalam Aung Haryono (1999), Telaah Atas Cara Kerja Ilmu-ilmu, Jakarta: PT. Gramedia.
Oscar Dedik Crist iawan (2008), Analisis Pengaruh Pendidikan Dan Pelat ihan Terhadap Kinerja Pegawai Sekretariat Daerah Kota Malang, Malang.
Pemda DIY (2004), Laporan Pengkajian Pengembangan Otonomi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2004, Yogyakarta.
Pemda DIY (2004), Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Pemerintah RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta, 2003.
Pemerintah RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian, Jakarta, 2004.
Prasetya Irawan (2000), Belajar, Motivasi dan Ketrampilan Mengajar, Jakarta: Pustaka Aksara.
Saripah Bte Patola (2010), Evaluasi Pelaksanaan Pembelajaran Mata Diklat Produktif Program Studi Usaha Jasa Boga Pada Kelas X Di SMK Negeri 2 Malang, Malang.
Simamora (1999), Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Revisi, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Soehardi Sigit (1999), Pengantar Metodologi Penelitian, Cetakan Kedua, Yogyakarta: BPFE UST.
Soekidjo Reksodiarjo (2009), Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta.
Soerjono Soekanto & Sri Mamuji (1995), Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: CV. Raja Grafindo Persada.
Sudarsono, FX. (1998), Analisis Data, Jakarta: Dirjen Dikti PPLPTK.
Sugiyono (1999), Metode Penelitian Bisnis, Bandung: Alfabeta.
Sultoni (2006), Pengaturan Tentang Kewenangan Pengelolaan Potensi Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta.
Sunaryo Sumadji (2005), Kebijakan Pembinaan SDM Aparatur, Koordinasi, Diklat Prajabatan Golongan III, Lembaga Administrasi Negara (LAN).
Suwarsono Muhammad (2008), Matriks dan Skenario Dalam Strategi. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
T. Hani Handoko (1993), Manajemen, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Yogyakarta: BPFE UGM.
